Rakor Desk Pilkada dan Netralitas ASN, Pjs. Bupati Tekankan Pentingnya Netralitas

SOLOK –   Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pilkada dan Netralitas ASN pada Rabu, 6 November 2024, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pjs. Bupati Solok, Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M. Si, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM drg. Muswir Yones Indra, MM, Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Solok.

Baca juga: Presiden dan Ketua DPR RI Kunjungi Titik Nol Kawasan Nusantara

Dalam arahannya, Pjs. Bupati Solok menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN di tengah tahun politik ini.

 “Saya mengimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam memilih pasangan calon tertentu selama proses Pilkada berlangsung, ” ujarnya.

Baca juga: Aria Bima Usul Gudang Milik Pemerintah Dibentuk Sistem Resi Gudang

Akbar Ali juga mengingatkan ASN untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terbawa suasana politik yang bisa berdampak negatif.

Selain menyoroti aspek netralitas, Pjs. Bupati Solok juga meminta percepatan program kerja di seluruh OPD, mengingat tahun anggaran yang sudah mendekati akhir.

Baca juga: Ananta Wahana Ingatkan Komitmen Negara Penuhi Kebutuhan Rumah Rakyat

“Diharapkan seluruh OPD segera mempercepat realisasi program dan kegiatan agar dapat memacu peningkatan fisik maupun keuangan, sehingga APBD Kabupaten Solok tahun depan dapat bertambah, ” tambahnya.

Pjs. Bupati Solok juga memberikan pesan khusus bagi OPD yang berkaitan dengan pelayanan public, agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski dalam situasi tahun politik.

Baca juga: Lima Daerah di Sumbar Dipimpin Pj Jelang Pilkada 2024, Ini Daftarnya

“Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu. Lakukan tugas dengan profesional dan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat, ” tutupnya.

Rapat ini mencerminkan komitmen Pemkab Solok untuk menjaga netralitas ASN sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Minta Pusat Tinjau Ulang Kebijakan Penghapusan Honorer